Cara Membuat Surat Perjanjian

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai hubungan bisnis antara orang dengan orang atau orang dengan perusahaan dalam urusan jual-beli, sewa-menyewa, pinjam pakai dll Kegiatan ini menyangkut perikatan dalam ranah privat dan diatur dalam berbagai aturan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Hukum Adat. Kegiatan tersebut biasanya tertuang dalam bentuk tertulis yang sehari-hari sering kita lihat, kita saksikan bahkan kita lakukan sendiri dalam pembuatan kontrak, rekes maupun surat-surat resmi lainnya.

surat perjanjian

Beberapa contoh perjanjian kegiatan yang sering dilakukan masyarakat seperti jual-beli, sewa-menyewa maupun pinjam-pakai yang disajikan dibawah ini dapat menjadi acuan untuk memenuhi kebutuhan kita dalam melakukan salah satu kegiatan ekonomi tesebut.

Pada prinsipnya hubungan bisnis ini menganut kebebasan masing-masing untuk berkontrak dan menganut azas “Pacta Sunt Servanda” yaitu semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Ps 1338 KUHPer).

Pada umumnya perikatan lahir dari persetujuan atau karena undang-undang (Ps 1233 KUHPer). Perikatan diartikan sebagai memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Ps 1234 KUHPer). Sedangkan persetujuan/perjanjian merupakan perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seorang maupun lebih (Ps 1313 KUHPer). Agar suatu persetujuan/perjanjian dianggap sah harus dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

  1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri (Ps 1320 ayat (1) KUHPer);
  2. Kecakapan untuk melakukan perikatan (Ps 1320 ayat (2) KUHPer);
  3. Mengenai suatu pokok persoalan tertentu (Ps 1320 ayat (3) KUHPer);
  4. Oleh sebab yang tidak terlarang (Ps 1320 ayat (3) KUHPer).

Suatu persetujuan dapat diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Persetujuan cuma-cuma adalah perjanjian yang dilakukan satu pihak yang akan memberikan suatu keuntungan bagi pihak lain dengan tidak menerima imbalan. Sedangkan persetujuan dengan memberatkan mewajibkan para pihak memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian tidak terlaksanan atau mempunyai kekuatan mengikat apabila timbul dari kekhilafan atau diperoleh karena paksaan atau penipuan (Ps 1321 KUHPer). Setiap orang berwenang untuk membuat perjanjian/perikatan kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap untuk itu (Ps 1329 KUHPer), meliputi:

  1. Anak yang belum dewasa (Ps 1330 ayat (1) KUHPer);
  2. Seseorang dibawah pengampuan (Ps 1330 ayat (2) KUHPer);
  3. Wanita yang telah kawin (Ps 1330 ayat (2) KUHPer). (Catatan: Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No.3/1963 tanggal 5 September 1963 yang menyatakan bahwa Ps 108 dan 110 KUHPer yang mengatur seorang istri dalam melakukan perbuatan hukum dan menghadap di muka pengadilan harus seizin suami sudah tidak berlaku lagi);
  4. Semua orang yang oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian/persetujuan tertentu (Ps 1330 ayat (3) KUHPer).

Persetujuan mengikat apabila dengan tegas ditentukan didalamnya, namun juga menurut sifat persetujuannya dapat dituntut berdasarkan keadilan, kepatutan dan undang-undang (Ps 1339 KUHPer).

Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau disebabkan alasan karena undang-undang (Ps 1338 KUHPer). Perikatan yang dibuat karena paksaan, penyesatan atau penipuan menimbulkan tututan pembatalannya (Ps 1449 KUHPer).

Bila tuntutan pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi waktunya berdasarkan ketentuan undang-undang yang khusus maka pembatasan ditetapkan 5 tahun dan mulai diberlakukan (Ps 1454 KUHPer).

  1. Untuk kebelumdewasaan terhitung sejak hari kedewasaan;
  2. Untuk pengampuan sejak pencabutan pengampuan;
  3. Untuk paksaan sejak paksaan itu berhenti;
  4. Untk penyesatan atau penipuan sejak diketahuinya penyesatan atau penipuan;
  5. Untuk perbuatan seorang bersuami yang dilakukan tanpa surat kuasa si suami terhitung sejak pembubaran perkawinan;
  6. Untuk segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan debitur yang menyebabkan kerugian kreditur, sejak adanya kesadaran  perlunya dibatalkan (Ps 1341 dan 1454 KUHPer).

 

Cara Membuat Surat Perjanjian

Bagi salah satu pihak yang perikatannya tidak dipenuhi pihak lain dapat memilih tindakan untuk memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan apabila masih dimungkinkan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya kerugian dan bunga (ps 1267 KUHPer). Penggantian kerugian dapat dilakukan apabila pihak lain telah dinyatakan lalai untuk memenuhi kewajibannya dan telah melampaui tenggang wakltu yang ditentukan sejak pemberitahuan (Ps 1243 KUHPer).

Debitor harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga apababila ia tidak dapat membuktikan tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu pelaksanaan perikatan itu disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga diluar kemampuan/kekuasaannya (force majeur) serta bukan karena itikad buruk (Ps 1244 dan Ps 1245 KUHPer). Biaya ganjti rugi dan bunga yang dapat dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah didertitanya dan keuntungan yang sedianya akan diperolehnya (Ps 1245 KUHPer).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s