Hukum Adat

hukum adatA. Pengertian hukum adat
Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama.
Istilah “HUKUM ADAT” terdiri dari dua suku kata, yaitu: hukum dan adat.
Istilah :hukum” mengandung pengertian: kalau dilanggar akan menimbulkan akibat-akibat hukum atau sanksi (sanctie). Hukum pada umumnya diartikan sebagai: aturan tingkah laku dan perbuatan manusia yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada barang siapa yang melanggarnya.
Istilah :”adat” berarti kebiasaan atau adat istiadat, yang biasanya merupakan sikap hidup atau tingkah laku manusia yang dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari.
Mengenal pengertian hukum adat, kita mengenal berbagai macam pendapat dari parasarjana hukum:
1.           Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje menyatakan bahwa: hukum adat(adatsrecth)ialah segala kebiasaan atau adat istiadat yang mempunyai akibat hukum.
2.           Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven menyatakan bahwa: hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda itu. Pengertian semacam ini dapat kit abaca dalam bukunya yang berjudul “Het Adatrecth van Nederland Indie” jilid I.
3.           Prof. Mr. B Ter Haar BZN memberikan dua perumusan yang satu sama lain agak berbeda mengenal pengertian hukum adat, yaitu:
a.       Dalam pidato Dies Natalis tahun 1930 yang berjudul: “peradilan Landraad berdasarkan hukum tak tertulis”, seperti yang dikutip oleh Prof. Imam Sudiyat, S.H. dalam bukunya “Asas-asas Hukum Adat” antara lain disebutkan bahwa hukum adat lahir dari keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala masyarakat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum.
b.      Dalam orasinya tahun 1937, yang berobyek: “Hukum Adat Hindia Belanda di dalam ilmu, praktek dan pengajaran”, antara lain disebutkan bahwa: hukum adat itu adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum(dalam arti luas) yang mempunyai wibawa(macht, authority)serta pengaruh dan yang dalan pelaksanaanya berlaku serta merta(spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.
4.           Prof. Dr. Mr. Sukanto, dalam bukunya:”Meninjau Hukum Adat Indonesia”,(1955)  antara lain menyebutkan bahwa: hukum adat itu merupakan kompleks adat adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan(dwang) mempunyai sanksi atau akibat hukum(rechtsgevolg)
5.           Prof, Dr. Roelof van Dijk, dalam bukunya “pengantar hukum adat Indonesia) terjemahan mr. R.A. Suhardi(1954), menyatakan bahwa: hukum adat itu adalah istilah untuk menunjukan hukum yang tidak dikodifikasikan di kalangan orang Indonesia Asli dan di kalangan orang Timur Asing(Cina, Arab dan lain-lainnya).
6.           Prof. Dr. Mr. R. Supomo, dalam bukunya: bab-bab tentang hukum adat ialah hukum yang non statuter, yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum islam.
7.           Prof Mr. M. M. Djojodiguno dalam bukunya”Reorientasi Hukum dan Hukum Adat”(1958) antara lain menyatakan bahwa hukum adat itu tidak lain adalah sistem hukum yang tidak menghendaki kodifikasi. Pendapat ini bertitik tolak dari kenyataan adanya kenyataan adanya dua sistem hukum yaitu:
a.       Sistem hukum yang menghendaki kodifikasi(yang berlaku di negara-negara Eropa Kontinental
b.      Sistem hukum yang tidak menghendaki kodifikasi (yang berlaku misalnya di Negara Anglo Saxon)
8.           Prof. Mr. Kusumadi Pudjosewojo dalam sistemnya:”Pedoman Pelajaran Tata                           Hukum Indonesia” antara lain memberikan pengertian tentang adat sebagai tingkah laku yang oleh dan dalam masyarakat sebagai tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat sudah diadatkan.
9.           Prof Dr. Mr. Hazairin, dalam pidato inagurasi yang berjudul:”Kesusilaan dan Hukum”(1952) berpendapat bahwa seluruh lapangan hukum itu mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung.
lebih lengkapnya klik : disini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s