Corak dan Sistem Hukum Adat

1. Corak hukum adat
Hukum adat Indonesia yang normative pada umumnya menunjukan corak tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan mnyesuaikan, tidak dikodifikasi. Musyawarah dan mufakat.
hukum adat 11.1. Tradisional
Hokum adat itu pada umunya bercorak tradisional, artinya bersifat turun menurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Misalnya dalam hokum kekerabatan adat yang menarik garis keturunan lelaki, sejak dulu sampai sekarang tetap saja mempertahankan hubungan kekerabatan yang disebut “dalihan na tolu” (bertungku tiga), yaitu hubungan antara marga hula-hula.
1.2. Keagamaan
Hokum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (magic religious), artinya prilaku hokum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaibatau berdasarkan pada ajaran ketuhanan yang maha esa. Menurut kepercayaan bangsa indonesiabahwa di alam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa (animism), benda-benda itu bergerak (dinamisme), di sekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, iblis dan sebagainya) dan alam sejagad ini ada karena ada yang mengadakan, yaitu yang maha pencipta.
1.3. Kebersamaan
Hokum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. “satu untuk semua dan semua untuk satu”. Hubungan hokum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain di dasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong royang.
1.4. Konkret dan visual
Corak hokum adat adalah “konkret”, artinya jelas, nyata, berwujud, dan “visual” artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat hokum hokum yang berlaku dalam hokum adat itu “terang dan tunai”, tidak samar-samar terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain, dan Nampak terjadi ijab Kabul (serah terima)nya.
1.5. Terbuka dan sederhana
Corak hukm adat itu “terbuka” artinya dapat menerima masuknya unsure-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hokum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya yang “sederhana” artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah di mengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai.
1.6. Dapat berubah dan menyesuaikan
Hokum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, wktu dan tempat. Orang minangkabau berkata “sakali aik gadang sakali tapian beranja, sakali raja berganti, sakali adat berubah” (begitu air besar , begitu pula tempat pemandian bergeser, begitu pemerintah berganti, begitu pula adat lalu berubah).
1.7. Tidak dikodifikasi
Hukumadat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah tuhan. Jadi hokum adat pada umumnya tidak dikodifikasi seperti hokum barat (eropa).
1.8. Musyawarah dan mufakat
Hokum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan. Baik untuk memulai pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lain.
2. System hokum adat
Suatu system adalah merupakan susunan yang teratur dari berbagai unsure, di mana unsure yang satu dan yang lain secara fungsional saling bertautan, sehingga memberikan suatu kesatuan pengertian.
Sistematika hokum adat mendekati system hokum inggris (anglo saxon) yang disebut common law. Sistematikanya berbeda dari civil law dan eropa continental. Misalnya hokum adat privat, tidak membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan dan tidak membedakan antara perkara perdata dan perkara pidana.
2.1. Mendekati system hokum inggris
Menurut djojodi dikatakan bahwa “dalam Negara anglo saxon: disana system common law tak lain dari system hokum adat, hanya bahannya berlainan. Dalam system hokum adat bahannya ialah hokum Indonesia asli sedang dalam system common law bahannya memuat banyak unsure-unsur hokum romawi kuno yang konon katanya telah mengalami reception in complex”
2.2. Hokum public dan hokum privat
Hokum adat tidak seperti hokum eropa yang membedakan antara hokum yang bersifat public dan yang bersifat perdata. Hokum public yang menyangkut kepentingan umum. Hokum perdata yang mengatur hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang laindan anggota masyarakat dengan Negara sebagai badan hokum.
Hokum adat tidak membedakan berdasarkan kepentingan dan siapa yang mempertahankan kepentingan itu. Jadi tidak ada perbedaan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus.
2.3. Hak kebendaan dan hak perorangan
Hokum adat tidak membedakan antara hak kenendaan (zakelijke rechten) yaitu hak-hak atas benda yang berlaku bagi setiap orang, dan hak perorangan (persoonlijke rechten) yaitu hak seseorang untuk menuntut orang lain agar berbuat atau tidak berbuat terhadap hak-haknya.
2.4. Pelanggaran perdat dan pidana
Hokum adat juga tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya pelanggaran hokum perdata dan pelanggaran hokum pidana, sehingga perkara perdata diperiksa hakim perdata dan perkara pidana diperiksa hakim pidana. Menurut peradilan adat kedua pelanggaran yang dilakukan oleh seseoarng diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan sekaligus dalam suatu persidangan yang tidak terpisah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s