KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (TUN) YANG FIKTIF-NEGATIF

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (TUN) YANG FIKTIF-NEGATIF

Pasal 3, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

 

Penjelasan Pasal 3:

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya.

Ayat (3) Cukup jelas.

Beberapa Catatan Mengenai Keputusan TUN Yang Fiktif-Negatif

Objek sengketa TUN adalah berupa surat keputusan yang bersifat tertulis, konkret, individual dan final. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 1 butir 3 UU. No. 5 tahun 1986. Namun, ada kalanya yang menjadi objek sengketa TUN adalah bukan merupakan suatu surat keputusan TUN yang bentuknya nyata tertulis sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 1 butir 3 tersebut, melainkan berupa suatu sikap diam dari Badan atau Pejabat TUN.

Pasal 3 ayat (1) UU. No. 5 tahun 1986, menentukan apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan (diam saja), sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka sikap diamnya tersebut disamakan dengan keputusan TUN sehingga dia dapat digugat. Inilah intinya, bahwa setiap Badan atau Pejabat TUN wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang dia terima, apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan perundang-undangan menjadi tugas (kewajibannya). Kalau Badan atau Pejabat TUN melalaikan kewajibannya itu, maka walaupun dia tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang diterimanya, undang-undang menganggap dia telah mengeluarkan suatu keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut (keputusan TUN yang fiktif-negatif).

“Fiktif” menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya merupakan sikap diam dari Badan atau Pejabat TUN, yang kemudian dianggap disamakan dengan sebuah keputusan TUN yang nyata tertulis.

“Negatif” menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Individu atau badan hukum perdata kepada Badan atau Pejabat TUN.

Badan atau Pejabat TUN yang menerima suatu permohonan, tetapi permohonan itu bukan merupakan kewajibannya untuk menjawab, maka sikap diamnya tidaklah dapat dianggap sebagai keputusan TUN yang fiktif-negatif. Dan oleh karena itu, dia tidak dapat digugat.

Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berkaitan dengan masalah jangka waktu untuk menghitung sejak kapan gugatan terhadap sikap diam Badan atau Pejabat TUN tersebut bisa diajukan.

Ayat (2) menentukan, apabila jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (yang mengatur kewajiban untuk memberikan jawaban atas suatu permohonan) telah lewat, namun Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tetap tidak berbuat apa-apa (diam), maka dia dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan kepadanya.

Berdasarkan ayat (2) ini, maka gugatan terhadap Badan atau Pejabat TUN yang tidak menjawab suatu permohonan baru dapat diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan (yang mengatur kewajiban untuk memberikan jawaban atas suatu permohonan) Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan.

Pada ayat (3) menentukan, apabila dalam peraturan perundang-undangannya tidak menentukan jangka waktu kewajiban untuk menjawab suatu permohonan, maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diam saja dapat dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan, dan oleh karenanya dia dapat digugat.

Kemudian, apakah yang menjadi dasar (titik tolak) untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap keputusan TUN yang fiktif-negatif ? Titik tolak dalam menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan TUN yang fiktif-negatif, adalah berdasarkan tanggal yang tertera di dalam suatu tanda terima dari kantor Badan atau Pejabat TUN pada saat surat permohonan disampaikan kepada Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan.

Demikianlah, penjelasan singkat mengenai sikap diam dari Badan atau Pejabat TUN yang dapat dijadikan sebagai objek senketa TUN ini. Bila kembali dihubungkan dengan Pasal 1 butir 3, khususnya mengenai sifat tertulis yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat menjadi objek sengketa TUN, maka apa yang diatur dalam Pasal 3 UU. No. 5 tahun 1986 ini sebenarnya merupakan perluasan dari pengertian keputusan TUN yang dapat dijadikan objek sengketa TUN.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s